Bentrokan antara warga dan personel TNI Angkatan Darat (TNI AD) terjadi saat proses penertiban rumah dinas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/06/26).
Insiden tersebut memicu sorotan publik setelah beredar sejumlah laporan dan dokumentasi di media sosial yang menunjukkan adanya ketegangan hingga dugaan tindakan kekerasan selama proses penataan aset negara tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan akun Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (UI), situasi mulai memanas sejak pagi hari ketika rombongan aparat TNI memasuki kawasan RW 10 Lenteng Agung sekitar pukul 06.50 WIB.
Di tengah suasana yang disebut sudah dipenuhi kekhawatiran oleh warga, sejumlah perempuan di lingkungan tersebut mulai menyiapkan makanan di dapur umum sekitar pukul 07.20 WIB sebagai bentuk antisipasi menghadapi aktivitas penertiban yang berlangsung.
Ketegangan pertama dilaporkan terjadi dua menit kemudian, tepatnya sekitar pukul 07.22 WIB di area yang dikenal sebagai Gang Kantin. Menurut keterangan yang disampaikan akun tersebut, kedatangan aparat TNI mendapat penolakan dari sejumlah warga yang berusaha menghalangi akses masuk ke kawasan permukiman.
Dalam upaya menerobos masuk, aparat dan warga terlibat adu mulut yang kemudian berkembang menjadi benturan fisik. Karena mendapat perlawanan dari warga di Gang Kantin, sebagian personel TNI disebut mengalihkan pergerakan menuju pintu masjid pada pukul 07.23 WIB.
Namun, perpindahan lokasi tersebut tidak menghentikan ketegangan. Antara pukul 07.27 hingga 07.30 WIB, perselisihan kembali terjadi di sekitar pintu masjid.
Akun Serikat Mahasiswa Progresif UI menyebut sejumlah warga mengalami tindakan kekerasan fisik berupa dorongan, pukulan, tendangan, hingga terjatuh dan terinjak saat bentrokan berlangsung.
Dalam laporan yang sama juga disebutkan adanya dugaan penggunaan alat berupa palu oleh aparat untuk memukul warga. Klaim tersebut hingga kini belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak TNI.
Situasi semakin memanas ketika sekitar pukul 07.30 WIB aliran listrik di kawasan tersebut dilaporkan terputus. Dua menit berselang, sejumlah personel TNI dari arah berbeda disebut mulai memasuki area permukiman warga.
Warga yang merasa terdesak kemudian meminta aparat menunjukkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penertiban. Permintaan tersebut disampaikan sekitar pukul 07.37 WIB. Namun menurut versi warga yang disampaikan melalui unggahan tersebut, dokumen yang diminta tidak diperlihatkan kepada masyarakat saat itu.
Sekitar pukul 07.40 WIB, proses pengosongan rumah mulai dilakukan. Barang-barang milik penghuni rumah dinas diangkut dan dipindahkan menggunakan kendaraan truk yang telah disiapkan di lokasi.
Ketegangan berlanjut hingga menjelang siang. Pada rentang waktu pukul 09.30 hingga 09.50 WIB, sejumlah personel TNI dilaporkan memasuki area masjid yang berada di kawasan tersebut. Kehadiran aparat di tempat ibadah itu memicu keberatan dari warga yang meminta mereka keluar. Namun permintaan tersebut disebut tidak direspons sesuai harapan warga.
Setelah hampir tiga jam menghadapi situasi yang menegangkan, warga baru dapat menikmati makanan yang sebelumnya telah disiapkan di dapur umum sekitar pukul 09.56 WIB.
Menanggapi insiden tersebut, TNI Angkatan Darat memberikan penjelasan bahwa kegiatan yang dilakukan di Lenteng Agung merupakan bagian dari penataan dan penertiban rumah dinas milik negara yang berada di bawah pengelolaan TNI AD.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan merupakan pengambilalihan hak masyarakat maupun sengketa kepemilikan lahan. Menurutnya, penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset negara agar dapat digunakan sesuai peruntukannya sebagai rumah dinas prajurit aktif.
TNI AD menjelaskan kawasan yang ditertibkan merupakan aset Denzijihandak atau SDS Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad) dengan luas 44.841 meter persegi yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 00184 Tahun 2016 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. TNI Angkatan Darat.
Adapun area eks Zikon 15 yang menjadi fokus penataan memiliki luas sekitar 15.250 meter persegi dan sejak awal diperuntukkan sebagai rumah dinas anggota TNI AD. Berdasarkan data TNI, kawasan tersebut dihuni oleh 152 kepala keluarga, dengan 45 kepala keluarga telah mengosongkan rumah secara sukarela sebelum pelaksanaan penertiban.
Menurut TNI AD, proses penataan aset telah diawali melalui sosialisasi yang berlangsung sejak Juli hingga Agustus 2024 dengan melibatkan unsur RT, RW, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta para penghuni rumah dinas.
Selain itu, TNI juga mengaku telah menerbitkan tiga surat peringatan kepada penghuni, yakni pada Oktober 2024, Desember 2024, dan Juli 2025 sebagai bagian dari tahapan administratif sebelum pelaksanaan penertiban.
TNI AD menegaskan seluruh kegiatan dilakukan secara persuasif, terbuka, dan sesuai koridor hukum. Institusi tersebut juga menyatakan akan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam proses penataan aset negara guna mendukung kebutuhan prajurit aktif serta pelaksanaan tugas pertahanan negara.
Meski demikian, peristiwa bentrokan warga dan TNI di Lenteng Agung masih menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak mendorong adanya transparansi serta klarifikasi lebih lanjut terkait dugaan tindakan represif yang dilaporkan terjadi selama proses penertiban berlangsung.
Leave a Reply